Buntut polemik RAPBD Jakarta 2018, satu persatu anggaran fantastis dipangkas

Gedung Balai Kota DKI Jakarta

Suarabamega25.com - Dua hari terakhir Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta secara maraton menggelar rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Seperti diketahui, pada Rapat Paripurna pertengahan bulan lalu, Pemprov DKI Jakarta mengajukan RAPBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,11 triliun.

READ MORE

Tidak Melepas Anak yang Dianggap Cacat, Kini Justru Masuk Harvard10 Tahun Lumpuh, di Hari Bahagianya Gadis Ini Akhirnya Sembuh8 Trend Traveling di 2018

Sebelum pembahasan dilakukan DPRD DKI, sejumlah pihak mengkritisi rancangan anggaran 2018 yang dibikin di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. Banyak sekali anggaran bernilai fantastis yang bukan ditujukan untuk masyarakat Jakarta.

Salah satu yang paling mencolok adalah anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan. Jika tahun sebelumnya hanya 2,35 miliar, Anies-Sandi menaikkan menjadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang juga mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, tak habis pikir bagaimana bisa kenaikan terjadi sangat drastis.

Dia mencurigai keberadaan TGUPP hanya untuk menampung orang dekat Anies-Sandi semasa kampanye.

"Yang jelas kalau kita mau subjektif ya, gubernur pasti akan memilih orang-orang yang selama ini membantu dia menang, itu saya yakin," kata Sumarsono.

Selain anggaran TGUPP, dalam sejumlah penelusuran juga ditemukan ragam anggaran fantastisnya. Seperti anggaran perbaikan kolam ikan di halaman Gedung DPRD DKI Jakarta. Semula perbaikan kolam tersebut dianggarkan Rp 620 juta.

Terungkapnya dana perbaikan kolam kemudian ramai dikritik. Dalam rapat badan anggaran, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta anggaran perbaikan dicoret dari RAPBD 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Pras begitu dia disapa, mengaku tidak pernah mengusulkan perbaikan anggaran kolam air mancur dalam pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

"Dan saya meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu," tegas Pras dalam Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Anggaran lain yang menjadi polemik terkait dana kunjungan kerja anggota dewan. Dalam RAPBD 2018, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp 107,7 miliar.

Setelah mendapat kritikan kencang dari berbagai pihak, akhirnya sepakat anggaran kunker anggota dewan dipangkas. Pengakuan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar.

"Dikurang Rp 43 miliar lebih dari anggaran perjalanan Dinas kunjungan kerja dari Rp 107 miliar dikurangi Rp 43 miliar," kata M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Taufik berdalih, sebenarnya anggaran kunjungan kerja naik karena menyesuaikan revisi PP 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia menyebut anggaran kunker sebelumnya sangat kecil.

"Dulu uang harian Rp 500 ribu buat makan siang, makan malam, transportasi kurang," kata Taufik.

Selain itu, yang turut dipangkas dalam RAPBD adalah dana hibah untuk sejumlah Kepala Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat tahun 2018 sebesar Rp 1,7 triliun. Anies dan Sandi sebelumnya merinci dana hibah tersebut antar lain untuk Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) sebesar Rp 1 miliar dan Laskar Merah Putih Rp 500 juta.

Pos anggaran itu juga tak kalah menjadi polemik setelah diketahui siapa penerimanya. Tak mau terus bermasalah, akhirnya dana hibah untuk ormas Laskar Merah Putih dipangkas menjadi Rp 100 juta.

"Jadi ada pengurangan untuk bantuan hibah Laskar Merah Putih dari Rp 500 menjadi Rp 100 juta. Untuk Menwa tetap Rp 1 miliar," sambung Taufik.

Penyaluran dana hibah untuk Paguyuban Werdatama Jaya di Cilandak, Jakarta Selatan sebesar Rp 2,1 miliar juga diminta dihapus. Hal itu dimintai langsung oleh Prasetio.

"Tolong ini satu di coret, saya lebih sepakat yayasan pensiunan provinsi DKI Jakarta d kasih, yang satu di coret. Tolong di coret Paguyuban Werdatama Jaya," tegas Pras.

Dia mengkritik Sekda DKI Saefullah yang dianggap tak cermat dalam menyusun anggaran. Mendapat kritik semacam itu, Saefullah sepakat kedua yayasan tersebut diputuskan untuk dicoret.

"Ya sudah kalau dua tahun berturut-turut, sepakat kita matikan saja dua-duanya. Saya minta dieksekusi di sini saja," kata Saefullah

Sejumlah anggaran yang menjadi polemik di masyarakat ditanggapi santai oleh Anies dan Sandi. Anies bersyukur perhatian warga terhadap RAPBD 2018 tidak terjadi pada gubernur-gubernur sebelumnya.

"Ada kegiatan yang enggak cocok yang tahun-tahun sebelumnya kita enggak memperhatikan, terlewat, tahun ini diperhatikan, dilihat detail," kata Anies.

Senada dengan Anies, Sandi menilai kritik dan polemik itu bukti masyarakat menjadi lebih 'melek' lagi untuk mengawasi RAPBD.

"Dari PMD kita hilangkan dan Alhamdulillah sekarang timbul antusiasme dan terima kasih wartawan diangkat semuanya. Jadi tulis aja bombastis gitu, jadi itu akan angkat minat masyarakat nyisir APBD dan itu bagus sekali," kata Sandiaga.

Baca juga:

Ketua DPRD DKI perintahkan dana hibah pensiunan di RAPBD 2018 dicoretDKI pangkas dana hibah Laskar Merah Putih Rp 400 juta, buat Menwa tetap Rp 1 MTaufik soal Rp 280 juta buku DPRD: Malu ke daerah bawa souvenir kayak karang tarunaAnggaran kunker DPRD dipotong Rp 43 M, Taufik ngeluh dana makan Rp 500 ribu kurangAnggaran kolam ikan yang disebut Sandi bikin sejuk DPRD akhirnya dicoretPembelian rumah MT Haryono Rp 82 M tapi tertulis untuk beli ACNgototnya NasDem minta Anies-Sandi koreksi RAPBD DKI 2018.

Sumber: Merdeka.com