Kinerja Pelaksanaan APBN Dan Peran Kementerian Keuangan Dalam

Suarabamega25.com - Pemulihan Ekonomi Nasional Bulan Agustus Tahun 2022 Banjarmasin, 20 September 2022. : Ditengah risiko ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif, APBN dioptimalkan 

sebagai shock absorber , yaitu digunakan untuk pengendalian inflasi dan menjaga daya beli 

masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila dilakukan optimalisasi terhadap beberapa

jenis belanja pemerintah antara lain : subsidi, kompensasi, perlinsos, dan belanja prioritas (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan dukungan reformasi struktural). 

Perubahan kebijakan APBN tersebut, berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara 

yang bertambah sebesar Rp. 420,1 trilyun, belanja bertambah Rp. 392,3 trilyun sedangkan defisit menurun sebesar Rp. 27,8 trilyun. Dengan adanya pengalihan subsidi dari energi keperlindungan sosial maka diharapkan akan lebih meningkatkan efektivitas pemberian subsidi 

kepada masyarakat miskin. Dengan kebijakan tersebut diprediksi akan terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,3 % secara nasional. 

Secara umum kondisi perekonomian Kalimantan Selatan masih menunjukkan kondisi yang baik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan trend inflasi yang terkendali. 

PENDAPATAN NEGARA

Sampai dengan akhir Agustus 2022 kinerja pendapatan negara mencapai Rp.12.893,71

miliar atau 87,80 % dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 97,62 % dibandingkan realisasi pada 

periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp.6.369,17 miliar.

Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Agustus 2022 telah mencapai Rp. 12.072

miliar atau 88,11 % dari target APBN 2022 sebesar Rp 13.701,33 miliar. 

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,52 % (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan 

dan Cukai telah mencapai Rp.1.027,84 miliar hingga akhir Agustus 2022. Angka tersebut telah 

mencapai 77,91 % dari target yang ditetapkan. Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp 820,87 miliar atau 83,49 %.

Realisasi belanja negara sampai dengan bulan Agustus 2022 mencapai Rp 15.545,42

miliar atau 54,31 % dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah 

sebesar 2,2 % jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. 

Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp. 4.496,91 miliar ( 53,93 % 

pagu), atau turun 15,10 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp 5.296,87 miliar. 

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan 

sampai dengan akhir Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 11.048,51 milyar atau 54,46 % dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi bulan Agustus 2021 lebih tinggi sebesar 4,18 %. 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai akhir Agustus 2022

telah mencapai 61,88 % atau Rp 13.268,62 milyar dari total pagu Rp. 26.663,96 milyar.

Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 61,88 % dari target sebesar Rp. 24.042,39 milyar yaitu sebesar Rp. 14.878,46 milliar.

BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK PENGALIHAN SUBSIDI 

ENERGI 

Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi energi menjadi bantuan sosial dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pemberian subsidi kepada masyarakat yang miskin atau penghasilan rendah. Hal tersebut karena subsidi energi dalam penentuan harga BBM ternyata 

lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Dengan mengurangi dana subsidi untuk energi maka pemerintah dapat menyediakan dana untuk bansos sebesar Rp. 24, 17 trilyun sebagai bantalan melindungi daya beli masyarakat. 

Sasaran yang ingin diberikan bansos dengan dana tersebut antara lain : Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 20,65 juta KPM dengan jumlah bantuan per bulan senilai Rp. 160 / bulan selama 4 bulan ; Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 16 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp.3,5 juta per bulan akan diberi bantuan sebesar Rp. 600 rb /bulan dibayar sekali ; Dukungan pemda 

melalui 2 % DTU ( DAU dan DBH ) untuk perlinsos, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi al untuk ojek, angkutan umum, nelayan dan UMKM.

Untuk pemberian BLT BBM telah disediakan pagu sebesar Rp. 12,4 Trilyun akan 

dibayarkan secara rapelan 2 bulan dibayarkan lewat Kantor Pos setempat. Realisasi Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) BBM di wilayah Kalimantan Selatan telah memberi manfaat lebih besar.

Sementara itu untuk pembayaran BSU telah dialokasikan dana sebesar Rp. 9,6 trilyun yang 

akan disalurkan oleh Himbara dengan persyaratan pekerja yaitu : WNI, aktif program jamsostek BPJS TK per Juli 2022, dikecualikan ASN dan TNI Polri. 

Realisasi Bantuan Subsidi Umum (BSU) 

wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan bulan September telah dibayarkan sebesar Rp. 28,96 milyar atau 21,48 % dari pagu Rp. 134,83 milyar dengan sasaran sebanyak 48.277 KPM. 

Pemberian BSU akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 % dan mengurangi kemiskinan sebesar 0,04 %. 

Selanjutnya untuk pemberian bansos sebagai sinergi penanganan dampak inflasi bersama Pemda telah dialokasikan dana sebesar Rp. 2,17 triliun yang akan disalurkan sampai dengan bulan Desember 2022. Realisasi pembayaran sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan telah disalurkan sebanyak Rp. 135,9 miliar dengan komposisi jenis bantuan yaitu : bansos 48,43 %, 

penciptaan lapangan kerja 19,05 %, subsidi sektor transportasi 10,14 % serta perlinsos lainnya 

22,49 %. Pemberian bansos ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01 % dan 

mengurangi kemiskinan 0,02 %. 

Dana Insentif Daerah (DID) diberikan oleh pemerintah pusat dengan maksud mendorong kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek. Untuk DID Kalimantan Selatan tahun 2022 dari pagu sebesar Rp. 91,21 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 55,10 miliar ( 60,41 % ). DID dapat 

dipergunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian daerah serta perlinsos. 

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengalihan subsidi 

energi yang dilakukan pemerintah maka secara keseluruhan dengan membandingkan antara 

manfaat yang diperoleh dari pemberian BLT dan BSU serta tambahan beban masyarakat yang 

disebabkan oleh kenaikan BBM maka secara netto masih akan menghasilkan dampak positif

kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan kemiskinan sebesar 1,2 %. 

REALISASI PC PEN KALIMANTAN SELATAN

Realisasi PC-PEN di Kalimantan Selatan hingga akhir Agustus 2022 baru mencapai 

Rp1.623,76 miliar yang terdiri dari Klaster Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kesehatan dan Penguatan Pemulihan Ekonomi

dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Untuk wilayah Kalimantan Selatan telah dibayarkan sebesar Rp. 56,3 milyar untuk penerima bantuan sebanyak 187.681 KPM. Pemberian BLT BBM 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,07 % dan mengurangi tingkat kemiskinan 

sebesar 1,03 %. 

Klaster Perlindungan Masyarakat, realisasi penyaluran PKH sebesar Rp202,35 miliar untuk 

99.080 KPM, Kartu Sembako sebesar Rp276,86 miliar untuk 171.705 KPM, BLT Dana Desa 

Rp414,99 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng sebesar Rp51,51 miliar untuk 171.705 KPM. 

Untuk klaster penanganan kesehatan, realisasi penyaluran Klaim Pasien sebesar Rp282,45 miliar untuk 4.363 pasien dan Insentif Nakes sebesar Rp12,16 kepada 2.170 nakes.

Realisasi Program Penguatan Pemulihan Ekonomi untuk Padat Karya PUPR sebesar 

Rp155,16 miliar kepada 7.370 penerima, Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp179,69 miliar, 

Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp40,86 miliar, dan Insentif Pajak sebesar Rp7,73 miliar.