DPR Kotabaru Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Suarabamega25.com -- DPR Gelar Rapat Paripurna ke- 11 Misa Sidang III Tahun sidang 2022-2023 pada, Senin (19/6) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos mengatakan," Pada hari ini DPRD Kabupaten Kotabaru mengelar sidang Paripurna tentang laporan akhir proses pembahasan atas 1 buah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Drs. Muhammad Arif, SH mengatakan," Dalam pelaksanaan program program APBD tahun anggaran 2022 perlu kerja keras untuk melaksanakan yang tercantum dan telah tersusun dalam KUA PPAS tahun anggaran 2022.

Dalam hal ini bupati kotabaru beserta seluruh jajaran SKPD telah bekerja maksimal, berupaya agar program-program yang tertuang dalam APBD 2022 dalam diwujudkan dan direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten kotabaru.

Kata Arif," laporan akhir proses pembahasan atas 1 (satu) buah Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022, dapat kami sampaikan pendapat DPRD kabupaten kotabaru, sebagai berikut :
1. Kami mengucapkan selamat atas diraihnya kembali wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kotabaru tahun 2022. Dengan diraihnya wajar tanpa pengecualian (WTP) ini artinya kinerja pemerintah kabupaten kotabaru sudah mendapatkan penilaian baik dari BPK, semoga penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) ini dapat terus dipertahankan dan menjadi pedoman untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan APBD tahun berikutnya.

2. Kami berharap APBD tahun tepat fokus merealisasikan RPJMD serta visi misi"Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan.
3.keberhasilam pemerintah kabupaten kotabaru dalam mempertahan kan WTP selama 8 kali berturut-turut hendaknya tetap dipertahankan sebagai komitmen pemerintah daerah untuk selalu taat azas penyelenggaraan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,"pungkasnya.(san)