Kinerja Ekonomi Dan Fiskal Regional Kalimantan Selatan

Suarabamega25.com, Banjarmasin - Sampai dengan akhir Maret 2023, kinerja makro ekonomi Kalimantan Selatan secara umum mengalami perlambatan walaupun masih menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 5,12% secara year-on-year dengan sektor utama penggerak berasal dari Transportasi dan Pergudangan. Inflasi hingga bulan Maret 2023 tercatat sebesar 1,12% secara year-to-date, sedangkan hingga Mei 2023 sebesar 1,18% y-to-d atau lebih tinggi dari angka nasional. Isu strategis yang mempengaruhi besaran inflasi ini di antaranya kebijakan peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), kenaikan tarif angkutan udara menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, serta peningkatan harga beberapa komoditas.

APBN.

Sampai dengan bulan Maret dan bulan Mei 2023  kinerja penerimaan pajak dan bea cukai masing-masing mencapai Rp4.998,36 miliar dan Rp10.900,84 miliar. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sumber utama penerimaan pajak di Kalimantan Selatan. Kinerja PNBP hingga Maret dan Mei 2023 masing-masing tercatat sebesar Rp486,05 miliar dan Rp728,69 miliar. Jumlah realisasi PNBP didominasi oleh penerimaan pada PNBP Lainnya yang berasal dari Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informasi.

Realisasi belanja negara sampai dengan Maret dan Mei 2023 mencapai Rp6.591,62 miliar dan Rp11.796,88 mliar. Untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat realisasi sebesar Rp1.387,61 miliar hingga Triwulan I dan Rp2.823,45 miliar hingga Mei 2023. Jika dilihat dari proporsinya, kinerja belanja pegawai dan belanja barang mendominasi realisasi BPP pada periode ini. Untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan sampai dengan Maret dan Mei 2023 masing-masing tercatat sebesar Rp5.204,01 miliar dan Rp8.973,43 miliar. Realisasi DAK Fisik sampai Mei 2023 masih tergolong rendah, yang mencapai 2,21% dari pagu.

APBD.

Realisasi pendapatan APBD lingkup Kalimantan Selatan hingga Maret dan Mei 2023 masing-masing telah mencapai Rp4.830,76 miliar dan Rp11.303,96 miliar. Kontribusi terbesar pendapatan APBD masing disumbangkan oleh pendapatan dari dana transfer. Di sisi lain, total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan hingga Maret dan Mei 2023 telah mencapai Rp3.533,33 miliar dan Rp8.365,92 miliar. Komponen belanja APBD yang memiliki kontribusi terbesar pada total belanja daerah berasal dari jenis belanja operasi, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

Ketahanan Pangan.

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program yang diselenggarakan pemerintah berdampak positif terhadap penguatan ketahanan pangan. Meski begitu, masih ada beberapa kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian lebih karena justru mengalami penurunan IKP. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perkembangan tingkat kerentanan pangan di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. 

Diketahui dari 13 kabupaten/kota, 11 daerah mengalami penurunan persentase kerentanan pangan dan 2 daerah mengalami stagnansi. Berbagai dukungan terhadap program ketahanan pangan telah diwujudkan dalam belanja APBN, APBD, DAK Fisik, dan Dana Desa.

Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan Sampah di Kalimantan Selatan, meskipun belum mencapai target Jakstrada tetapi cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan dan Pelaksanaan Jakstrada Provinsi berkontribusi terhadap perkembangan capaian Jakstranas.  Realisasi APBN 2021 untuk program pengelolaan sampah merupakan yang paling besar dibandingkan tahun-tahun lainnya sebab terdapat pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota pada 12.500 KK & Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat pada 2.000 KK. Adapun Dana Desa hingga triwulan I 2023 untuk program pengelolaan sampah telah terealisasi sebesar Rp1,49 miliar.

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Tren pencapaian rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak di Kalsel terus menunjukkan perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, capaian akses terhadap sanitasi layak di Kalsel sudah di atas capaian nasional, tetapi sebaliknya akses air minum layak masih jauh di bawah capaian nasional. Alokasi APBN untuk penyediaan air bersih dan sanitasi layak di Kalimantan Selatan sejak tahun 2018 hingga 2022 memiliki tren alokasi anggaran yang cenderung mengalami penurunan.

Realisasi Kredit Program.

Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan s.d. Maret dan Mei 2023 masing-masing mencapai Rp649,59 miliar dan Rp1.560,79 miliar kepada 10.106 dan 26.826 debitur. Penyaluran UMi di Kalimantan Selatan Maret dan Mei 2023 masing-masing mencapai Rp4,95 miliar dan Rp13,02 miliar kepada 1.235 dan 3.293 debitur. Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyaluran KUR secara nasional menempati urutan ke-14 terbesar, sedangkan Penyaluran UMi menempati urutan ke-22.

Secara nasional dan regional Kalimantan Selatan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara konvensional masih mendominasi dengan share >90%. Di sisi lain, dari tahun 2022-2023 share penyaluran pembiayaan UMi dengan akad Syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,33%.