Kalimantan Selatan Dalam Berbagai Aktivitas Perekonomian

Suarabamega35.com, Banjar - Kepala Kanwil DJKN Kalsel Kusumawardhani, yang juga Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalsel Tahun 2023 mengatakan,

realisasi APBN regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 Juni 2023 untuk sektor 

pendapatan negara tercatat Rp12,89 triliun dari target Rp17,71 triliun atau 72,81% dari target.

Dalam sorotan mengenai Kinerja APBN Di Kalimantan Selatan

"Pendapatan Negara Meningkat Signifikan, Optimis Target Tercapai” 

Kusumawardhani, menyebutkan,  Kontribusi 

terbesar dari pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. 

Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang 

signifikan yaitu sebesar 40,29%. Jika dilihat dari indikator ini, menggambarkan telah terjadi peningkatan 

kegiatan perekonomian di Kalimantan Selatan sampai dengan periode Juni 2023. Selanjutnya, pada sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya sebesar Rp825,10 M atau 73,43%. 

Capaian ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 31,43%. Hal tersebut 

disebabkan peningkatan penerimaan PNBP di sektor transportasi sejalan dengan kebijakan cuti bersama 

serta peningkatan di sektor pendidikan seiring dengan periode pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). 

Pada sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp13,95 triliun atau 44,40% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,61 triliun dan belanja TKD sebesar Rp10,35 triliun. 

Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah PBB, dikarenakan adanya pembayaran 

PBB pada bulan Januari yang jumlahnya sangat signifikan sehingga sampai dengan Bulan Juni 2023 terealisasi sebesar Rp317,97 Miliar dan pertumbuhannya mencapai 830,55%. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan 55,87% dengan realisasi sebesar Rp3,74 T. Peningkatan penerimaan PPN didorong oleh 

tingginya aktivitas ekonomi disertai dengan penerapan tarif PPN 11%. Penerimaan PPh Non Migas mengalami 

pertumbuhan sebesar 41,40% yaitu sebesar Rp7,62 T. Peningkatan penerimaan PPh masih didominasi PPh 

25/29 Badan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, utamanya sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Penerimaan dari Pajak Lainnya tumbuh negatif sebesar 3,21% dari penerimaan tahun lalu. Secara kumulatif, 

seluruh sektor utama tumbuh positif hingga bulan Juni 2023, kecuali sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. 

Dinamika yang terjadi pada bulan Juni 2023 dapat digambarkan bahwa beberapa sektor masih tumbuh stabil 

seperti Pertambangan, Perdagangan Besar, Transportasi, dan Administrasi Pemerintahan. Sektor 

Perdagangan tumbuh 118,46% sampai dengan bulan Juni 2023. Sektor Pertambangan tumbuh sebesar 

36,72%. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 84,73% dibandingkan 

dengan tahun lalu.

Capaian pendapatan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Provinsi Kalimantan Selatan sampai 

dengan akhir Juni 2023 adalah sebesar Rp346,06 M atau 69% dari target APBN. Kinerja Bea Masuk naik 

sebesar 483% secara year-on-year yang didorong oleh importasi Produk Olahan Kimia (Sodium 

Methylate/bahan baku bio-diesel) dan Alat Berat. Adapun kinerja Bea Keluar tumbuh negatif sebesar 66% 

secara year-on-year diakibatkan oleh turunnya harga komoditas CPO dan turunannya. Penerimaan Bea 

Keluar didominasi dari komoditas Lemak dan Minyak (RBD Palm Olein). 

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil DJKN di wilayah Kalimantan Selatan 

sampai dengan 30 Juni 2023 tercatat Rp13,35 miliar dari target Rp19,89 miliar atau 67% dari target. 

Kontribusi PNBP DJKN tersebut berasal dari PNBP Pengelolaan Aset sebesar Rp10,9 miliar, PNBP Piutang Negara sebesar Rp15,3 juta dan PNBP Lelang sebesar Rp2,4 miliar. Dibandingkan dengan 

semester I tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan PNBP sebesar 19%. Hal tersebut menggambarkan telah terjadi peningkatan pemanfaatan/pemindahtanganan aset Barang Milik Negara, 

kesadaran debitur dalam pelunasan piutang negara dan peningkatan produktivitas pelaksanaan lelang 

di Kalimantan Selatan. 

PNBP yang berasal dari Satker BLU sebesar Rp175,90 M atau 58,35% yang disumbangkan dari 

3 Satker BLU yaitu: Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, dan Poltekkes Banjarmasin. 

“532 Satuan Kerja Menyerap Rp3,61T sampai dengan akhir Juni 2023” 

Pada sisi belanja negara, untuk kinerja belanja pegawai pada 267 satker sampai dengan periode bulan Juni 2023 adalah sebesar 52,05% atau Rp1,87 T. Capaian ini mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp192,49 miliar atau 11,47% dibanding tahun lalu. Peningkatan realisasi belanja pegawai ini 

terutama kontribusi dari peningkatan realisasi pembayaran belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) tahun 2023 sebesar Rp933,95 miliar (naik Rp91,17 miliar atau 10,82% yoy), belanja gaji dan 

tunjangan TNI/POLRI sebesar Rp572,41 miliar (naik Rp56,57 miliar atau 10,97% yoy), dan peningkatan 

realisasi pembayaran tunjangan kinerja tahun 2023 sebesar Rp271,47 miliar (naik Rp30,49 miliar atau 12,65% yoy). Peningkatan belanja pegawai ini juga dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji ke 13 tahun 2023 yang direalisasikan pada bulan Juni 2023, sedangkan pada tahun 2022 direalisasikan bulan Juli 2022. Realisasi pembayaran gaji ke-13 tahun 2023 adalah sebesar Rp168,89 M. 

Realisasi belanja barang pada 532 satker sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp1,35 T atau 

40,64%. Capaian ini terutama dikontribusikan dari realisasi belanja barang non operasional sebesar 

Rp321,99 miliar (naik 50,04% yoy), belanja barang BLU sebesar Rp94,21 miliar (naik 274,91% yoy), 

belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp177,80 miliar (naik 36,92% yoy), belanja jasa (sewa 

kendaraan, gedung, photocopy, dan lainnya) sebesar Rp136,77 miliar (naik 23,13% yoy), belanja barang 

lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp25,15 miliar (naik 91,81%), dan belanja 

pemeliharaan Rp194,59 miliar (naik 5,71% yoy). Peningkatan realisasi belanja barang terutama sangat 

dipengaruhi oleh belanja untuk pelaksanaan tahapan pemilu 2024 pada lingkungan satker KPU dan 

Bawaslu. 

Adapun realisasi belanja modal pada 201 satker sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 

Rp382,42 M atau 28,01%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp35,85 miliar atau 8,57% 

dibanding tahun 2022. Penurunan kinerja tersebut terutama dikontribusikan oleh realisasi belanja modal 

jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp212,73 miliar (menurun Rp74,35 miliar atau 25,90% yoy), dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp52,31 miliar (menurun Rp39,29 miliar atau 42,89% yoy).

Sedangkan untuk belanja bantuan sosial yang dikelola oleh 3 satker pada 2 K/L yaitu Kementerian 

Agama dan Kementerian Sosial, realisasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp6,34 M atau 

43,53%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp824,82 juta atau 14,94% yoy. Peningkatan kinerja ini sangat dipengaruhi oleh telah terlaksananya pembayaran bantuan sosial untuk mahasiswa 

pada UIN Antasari untuk periode Semester I 2023. Terlaksananya pembayaran sangat dipengaruhi oleh 

kembalinya sistem perkuliahan tatap muka, sehingga memudahkan untuk pendataan dan pemenuhan 

persyaratan bagi calon penerima bantuan. 

Secara lebih spesifik, belanja negara yang diserap pada sektor infrastruktur mencapai Rp406,22 

M di antaranya pembangunan jalan 10 Km, Pemeliharaan jalan 409 Km, Pemeliharaan Irigasi 679 Km, 

Pembangunan pengendali banjir pada Sungai Barabai sepanjang 1 Km, Pembangunan jembatan 3,6 

Km, termasuk pembangunan proyek yang sedang berjalan di antaranya pembangunan bendungan Riam 

Kiwa, pembangunan embung Jero, pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor 

(UPPKB), dan pengembangan Kawasan Bendungan Tapin. 

KINERJA APBD WILAYAH KALIMANTAN SELATAN 

“Pendapatan Daerah Meningkat, Realisasi Belanja Lambat” 

Kusumawardhani menyinggung

realisasi Pendapatan Daerah,  mencatatkan angka Rp12,16 T (40%) sampai dengan akhir Juni 

2023, meningkat 18,11% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kinerja pendapatan tersebut paling 

besar dikontribusikan dari pendapatan transfer yaitu sebesar Rp9,51 T atau 78,24% dari total 

pendapatan. Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda di Kalsel dan telah disalurkan paling besar 

berasal dari DBH dan DAU yang masing-masing telah tersalurkan Rp4,39 T dan Rp3,74 T. PAD telah 

terealisasi sebesar Rp2,63 T atau 21,64% dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD paling besar 

disumbang oleh pajak daerah dengan porsi sebesar 37,45%. PAD mengalami kontraksi 3,19% 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena penurunan pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak 

reklame, dan pajak rokok. 

Sedangkan dari sisi belanja daerah, realisasi belanja baru sebesar 31,91% atau sebesar Rp10,10 

T. Secara persentase, realisasi belanja daerah paling tinggi berada pada pos belanja transfer dengan 

realisasi sebesar 53,85% disusul urutan kedua ada pada pos belanja operasi dengan realisasi sebesar 

32,92%. Belanja modal hingga Juni 2023 ini baru terealisasi 15,70% dari pagu, namun demikian capaian 

ini lebih tinggi 62,07% dari tahun lalu. Belanja Tidak Terduga menunjukkan penurunan yang cukup besar 

yaitu hingga 69,48% dari periode yang sama tahun lalu. 

Rendahnya realisasi belanja daerah juga disebabkan realisasi belanja modal baru mencapai 

15,70% dari pagu yang ada. Hal ini disebabkan terdapat pergeseran kegiatan dalam DPA, keterlambatan 

proses lelang, dan rekanan belum mengajukan tagihan. Diperlukan perhatian khusus dari Pemda untuk 

mendorong realisasi Belanja pada APBD Kalsel karena penyerapan realisasi anggaran sangat penting 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta meningkatkan daya beli 

masyarakat. 

TKD Kalsel: Dana Desa Peringkat 5 dan DAK Fisik Peringkat 12 Nasional” 

Dalam hal  Realisasi penyaluran TKD, 

Kusumawardhani mengatakan, sampai dengan Bulan Juni 2023 sebesar Rp10,35 T atau 44,68% 

dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp4,38 T (42,67%), mengalami peningkatan 145,76% 

dibanding periode yang sama tahun lalu karena DBH PPh, SDA Minerba dan SDA Perikanan telah salur 

sampai dengan triwulan II untuk semua Pemda. DAU sebesar Rp3,74 T (47,80%), mengalami 

peningkatan 1,16% dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan pagu alokasi DAU yang lebih 

besar dibandingkan tahun lalu. DAK Fisik sebesar Rp154,73 miliar (13,52%), mengalami peningkatan 53,05% dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan beberapa Pemda telah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran di antaranya dengan mengajukan penyaluran untuk semua bidang yang 

diampu. DAK Non Fisik sebesar Rp1,17 T (50,07%), mengalami peningkatan 26,22% dibanding periode 

yang sama tahun lalu disebabkan beberapa jenis DAK Nonfisik mendapatkan pagu alokasi yang lebih 

besar dari tahun lalu, salah satunya dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dana Desa sebesar 

Rp838,73 miliar (58,31%), mengalami peningkatan 4,24% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dana 

Desa tahap II telah salur pada 1.199 Desa, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu Dana Desa 

tahap II telah salur pada 1.124 Desa. Peningkatan ini disebabkan oleh percepatan penyerapan dana oleh 

desa terutama desa Mandiri yang telah salur tahap II sebanyak 46 desa. Insentif Fiskal sebesar Rp57,79 miliar (143,08%), mengalami peningkatan 43,08% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan pagu alokasi Insentif Fiskal yang lebih besar dibandingkan tahun lalu dan telah disalurkan pada tahap I 

di semua Pemda yang mendapatkan alokasi. 

Khusus kinerja realisasi DAK Fisik di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala merupakan 

daerah dengan tingkat realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dengan realisasi sebesar 35,53% dari 

pagu. Secara nasional, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-12 penyaluran DAK Fisik 

se-Indonesia per 30 Juni 2023 berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu. 

Tantangan dalam penyaluran DAK Fisik antara lain SKPD terlambat melaksanakan kegiatan 

pelelangan pekerjaan ataupun pengadaan secara e-katalog. Koordinasi di Pemda antara OPD, APIP, 

dan BPKAD/BPKPAD yang belum optimal. Khusus di bidang kesehatan, tantangan yang dihadapi yaitu 

masih diperlukan koordinasi lebih lanjut di tingkat pusat terkait akselerasi pengadaan alkes DAK Fisik Penguatan Sistem Kesehatan. 

Penyaluran Dana Desa pada 1.863 desa telah mencapai Rp838,73 miliar atau 58,31% dengan 

rincian BLT Rp113,95 miliar dan Non BLT Rp724,78 miliar. Kabupaten Hulu Sungai Utara menempati 

posisi pertama penyaluran Dana Desa per 30 Juni 2023 di lingkup Pemda Kalimantan Selatan 

berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu. Apabila dilihat dari cakupan nasional, Kalimantan Selatan menempati peringkat ke 5 penyaluran Dana Desa dari 38 provinsi di Indonesia per 30 Juni 2023 

berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain kemampuan SDM perangkat desa yang masih terbatas dan belum menguasai aplikasi sehingga 

penyusunan dokumen syarat penyaluran menjadi terkendala, kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan terlambatnya penyampaian dokumen hardcopy yang disampaikan ke kantor 

DPMD, dan masih adanya Pemda yang memberikan penambahan syarat salur di mana penyaluran Dana 

Desa dapat dilakukan setelah Desa menyelesaikan laporan aset desa. 

Secara agregat, realisasi DAK Non Fisik di Kalimantan Selatan sebesar Rp1,12 T atau 47,93%. 

Realisasi DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang terdiri dari Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan dapat dijelaskan sebagai berikut : Persentase realisasi tertinggi penyaluran dana BOS pada Kabupaten Balangan sebesar 49,75%. Untuk penyaluran 

BOP PAUD paling tinggi persentasenya pada Kabupaten Kotabaru sebesar 53,25%. Kabupaten Banjar 

merupakan kabupaten yang tertinggi realisasinya dalam hal penyaluran BOP Kesetaraan sebesar 48,97%.*****juns