Kinerja Pengelolaan Fiskal : Optimis Dan Tetap Waspada

Suarabamega25.com, Banjarbaru  - KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL “Waspadai Dampak Perlambatan Ekonomi Global” 

Sampai dengan akhir Juni 2023, aktivitas ekonomi domestik masih kuat namun perlu diwaspadai dampak perlambatan global. Indikator-indikator yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara nasional mencapai indeks 127,13 yang masih berada di atas 100 

sebagai batas optimis. Selanjutnya, apabila dilihat dari Purchasing Manager Index (PMI), Indonesia konsisten ekspansi dalam 22 bulan berturut-turut. Adapun Indeks Penjualan Riil tumbuh tinggi 8,0 % 

(yoy). Namun, hal yang perlu diwaspadai di antaranya adanya perlambatan konsumsi listrik khususnya 

pada sektor industri serta penurunan konsumsi semen domestik. Dinamika yang terjadi tersebut tecermin dari adanya peningkatan inflasi secara month-to-month dari 0,09% pada Mei 2023 menjadi 0,14% pada 

Juni 2023. Namun, secara year-on-year inflasi nasional dapat terkendali dengan baik dari 4,35% pada 

Juni 2022 menjadi 3,52% pada Juni 2023. 

KONDISI PEREKONOMIAN REGIONAL 

“Menjaga Optimisme di Tengah Ketidakpastian Global” 

Perkembangan ekonomi Regional Kalimantan Selatan dan indikator kesejahteraan dapat dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari inflasi secara year-on-year yang menurun secara signifikan dari 5,95% 

pada Juni 2022 menjadi 3,52% pada Juni 2023. Namun demikian, perlu diwaspadai karena untuk inflasi 

month-to-month terjadi peningkatan dari -0,05% (deflasi) pada Mei 2023 menjadi 0,35% pada Juni 2023. 

Angka tersebut dikontribusikan oleh kelompok pengeluaran makanan dan minuman yang turun 0,11%; 

pakaian dan alas kaki naik 0,01%, dan transportasi naik 0,45%. Jika dibandingkan dengan wilayah 

Regional Kalimantan, tingkat inflasi ini berada di posisi kedua setelah Provinsi Kalimantan Utara yang 

mencapai 0,37% (mtm). Sementara untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tingkat 

inflasinya sebesar 0,27% (mtm), sedangkan wilayah Kalimantan Timur hanya mencapai 0,18% (mtm). 

Beberapa jenis barang sebagai penyumbang inflasi terbesar antara lain, angkutan udara, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan kembung, bayam, ikan tongkol, ikan saluang, cumi-cumi asin 

dan biskuit. Sedangkan yang menahan laju inflasi bulanan antara lain ikan gabus, beras, bensin, pepaya, 

ikan nila, ikan selangat, cumi-cumi, bawang merah, kacang panjang dan ikan sepat siam. 

Tingkat inflasi ini juga mempunyai pengaruh terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar 

Nelayan (NTN). Pada Bulan Juni 2023 ini, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 

107,38, naik sebesar 0,11% dibandingkan NTP bulan Mei 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh 

naiknya indeks harga terima petani (It) menjadi 126,00, lebih besar jika dibandingkan dengan indeks 

harga bayar petani (Ib) sebesar 117,33. Komoditas penyumbang kenaikan Nilai Tukar Petani ini adalah 

gabah, ubi kayu, jagung, dan kacang tanah. Hal yang perlu diwaspadai adalah turunnya Nilai Tukar 

Nelayan (NTN) sebesar 1,25% menjadi 99,86 atau berada di bawah baseline 100. Hal ini 

mengindikasikan penurunan kesejahteraan nelayan yang dicerminkan dari lebih besarnya biaya yang 

dikeluarkan nelayan dibanding nilai yang diterima nelayan. Komoditas yang menyumbang penurunan 

nilai tukar nelayan adalah komoditas ikan gabus, papuyu, tenggiri, selangat, kembung, dan sembilang. 

Optimisme masyarakat Kalimantan Selatan tetap terjaga tercermin dari Indeks Keyakinan 

Konsumen (IKK) pada Bulan Juni 2023 sebesar 108,9. Jika dibandingkan dengan periode Bulan Mei 

2023 yang mencapai angka 120,0, capaian ini lebih rendah namun masih di atas angka psikologis optimis 

IKK yaitu 100. Indeks keyakinan konsumen ini adalah indeks yang mencerminkan keyakinan konsumen 

mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen dalam periode yang akan datang. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keyakinan masyarakat dengan memperluas ketersediaan lapangan usaha, ketersediaan barang dan keterjangkauan harga, serta kemudahan untuk mendapatkan 

akses terhadap faktor-faktor produksi termasuk kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan. 

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya penurunan konsumsi listrik. 

Pada Bulan Juni 2023, tingkat konsumsi listrik di wilayah Kalimantan Selatan mengalami penurunan baik 

di sektor bisnis, rumah tangga, dan industri. Konsumsi listrik pada sektor rumah tangga, bisnis, dan industri menurun masing-masing 4,11%, 4,46%, dan 1,25% dibanding bulan sebelumnya. Diharapkan 

pada Bulan Juli 2023 terjadi peningkatan konsumsi listrik seiring dengan meningkatnya aktivitas di sektor 

Pendidikan dan Bisnis memasuki semester II 2023. 

Demikian juga jika dilihat dari posisi Neraca perdagangan pada Bulan Juni 2023, optimisme 

tersebut ditandai dengan surplusnya neraca perdagangan di Kalimantan Selatan yang masih mencatatkan surplus sebesar 1,23 miliar US Dollar. Tetapi nilai surplus tersebut mengalami penurunan 

4,19% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan surplus neraca perdagangan dikontribusikan oleh penurunan ekspor sebesar 7,00% dan penurunan impor 34,91%. Penurunan ekspor disebabkan oleh penurunan harga komoditas seiring dengan perlambatan perekonomian global. 

KINERJA APBN DI KALIMANTAN SELATAN 

“Pendapatan Negara Meningkat Signifikan, Optimis Target Tercapai” 

Realisasi APBN regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 Juni 2023 untuk sektor 

pendapatan negara tercatat Rp12,89 triliun dari target Rp17,71 triliun atau 72,81% dari target. Kontribusi 

terbesar dari pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. 

Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang 

signifikan yaitu sebesar 40,29%. Jika dilihat dari indikator ini, menggambarkan telah terjadi peningkatan 

kegiatan perekonomian di Kalimantan Selatan sampai dengan periode Juni 2023. Selanjutnya, pada sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya sebesar Rp825,10 M atau 73,43%. 

Capaian ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 31,43%. Hal tersebut 

disebabkan peningkatan penerimaan PNBP di sektor transportasi sejalan dengan kebijakan cuti bersama 

serta peningkatan di sektor pendidikan seiring dengan periode pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). 

Pada sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp13,95 triliun atau 44,40% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,61 triliun dan belanja TKD sebesar Rp10,35 triliun. 

Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah PBB, dikarenakan adanya pembayaran 

PBB pada bulan Januari yang jumlahnya sangat signifikan sehingga sampai dengan Bulan Juni 2023 terealisasi sebesar Rp317,97 Miliar dan pertumbuhannya mencapai 830,55%. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan 55,87% dengan realisasi sebesar Rp3,74 T. Peningkatan penerimaan PPN didorong oleh 

tingginya aktivitas ekonomi disertai dengan penerapan tarif PPN 11%. Penerimaan PPh Non Migas mengalami 

pertumbuhan sebesar 41,40% yaitu sebesar Rp7,62 T. Peningkatan penerimaan PPh masih didominasi PPh 

25/29 Badan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, utamanya sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Penerimaan dari Pajak Lainnya tumbuh negatif sebesar 3,21% dari penerimaan tahun lalu. Secara kumulatif, 

seluruh sektor utama tumbuh positif hingga bulan Juni 2023, kecuali sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. 

Dinamika yang terjadi pada bulan Juni 2023 dapat digambarkan bahwa beberapa sektor masih tumbuh stabil 

seperti Pertambangan, Perdagangan Besar, Transportasi, dan Administrasi Pemerintahan. Sektor 

Perdagangan tumbuh 118,46% sampai dengan bulan Juni 2023. Sektor Pertambangan tumbuh sebesar 

36,72%. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 84,73% dibandingkan 

dengan tahun lalu.

Capaian pendapatan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Provinsi Kalimantan Selatan sampai 

dengan akhir Juni 2023 adalah sebesar Rp346,06 M atau 69% dari target APBN. Kinerja Bea Masuk naik 

sebesar 483% secara year-on-year yang didorong oleh importasi Produk Olahan Kimia (Sodium 

Methylate/bahan baku bio-diesel) dan Alat Berat. Adapun kinerja Bea Keluar tumbuh negatif sebesar 66% 

secara year-on-year diakibatkan oleh turunnya harga komoditas CPO dan turunannya. Penerimaan Bea 

Keluar didominasi dari komoditas Lemak dan Minyak (RBD Palm Olein). 

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil DJKN di wilayah Kalimantan Selatan 

sampai dengan 30 Juni 2023 tercatat Rp13,35 miliar dari target Rp19,89 miliar atau 67% dari target. 

Kontribusi PNBP DJKN tersebut berasal dari PNBP Pengelolaan Aset sebesar Rp10,9 miliar, PNBP Piutang Negara sebesar Rp15,3 juta dan PNBP Lelang sebesar Rp2,4 miliar. Dibandingkan dengan 

semester I tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan PNBP sebesar 19%. Hal tersebut menggambarkan telah terjadi peningkatan pemanfaatan/pemindahtanganan aset Barang Milik Negara, 

kesadaran debitur dalam pelunasan piutang negara dan peningkatan produktivitas pelaksanaan lelang 

di Kalimantan Selatan. 

PNBP yang berasal dari Satker BLU sebesar Rp175,90 M atau 58,35% yang disumbangkan dari 

3 Satker BLU yaitu: Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, dan Poltekkes Banjarmasin. 

“532 Satuan Kerja Menyerap Rp3,61T sampai dengan akhir Juni 2023” 

Pada sisi belanja negara, untuk kinerja belanja pegawai pada 267 satker sampai dengan periode bulan Juni 2023 adalah sebesar 52,05% atau Rp1,87 T. Capaian ini mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp192,49 miliar atau 11,47% dibanding tahun lalu. Peningkatan realisasi belanja pegawai ini 

terutama kontribusi dari peningkatan realisasi pembayaran belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) tahun 2023 sebesar Rp933,95 miliar (naik Rp91,17 miliar atau 10,82% yoy), belanja gaji dan 

tunjangan TNI/POLRI sebesar Rp572,41 miliar (naik Rp56,57 miliar atau 10,97% yoy), dan peningkatan 

realisasi pembayaran tunjangan kinerja tahun 2023 sebesar Rp271,47 miliar (naik Rp30,49 miliar atau 12,65% yoy). Peningkatan belanja pegawai ini juga dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji ke 13 tahun 2023 yang direalisasikan pada bulan Juni 2023, sedangkan pada tahun 2022 direalisasikan bulan Juli 2022. Realisasi pembayaran gaji ke-13 tahun 2023 adalah sebesar Rp168,89 M. 

Realisasi belanja barang pada 532 satker sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp1,35 T atau 

40,64%. Capaian ini terutama dikontribusikan dari realisasi belanja barang non operasional sebesar 

Rp321,99 miliar (naik 50,04% yoy), belanja barang BLU sebesar Rp94,21 miliar (naik 274,91% yoy), 

belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp177,80 miliar (naik 36,92% yoy), belanja jasa (sewa 

kendaraan, gedung, photocopy, dan lainnya) sebesar Rp136,77 miliar (naik 23,13% yoy), belanja barang 

lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp25,15 miliar (naik 91,81%), dan belanja 

pemeliharaan Rp194,59 miliar (naik 5,71% yoy). Peningkatan realisasi belanja barang terutama sangat 

dipengaruhi oleh belanja untuk pelaksanaan tahapan pemilu 2024 pada lingkungan satker KPU dan 

Bawaslu. 

Adapun realisasi belanja modal pada 201 satker sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 

Rp382,42 M atau 28,01%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp35,85 miliar atau 8,57% 

dibanding tahun 2022. Penurunan kinerja tersebut terutama dikontribusikan oleh realisasi belanja modal 

jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp212,73 miliar (menurun Rp74,35 miliar atau 25,90% yoy), dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp52,31 miliar (menurun Rp39,29 miliar atau 42,89% yoy)

Sedangkan untuk belanja bantuan sosial yang dikelola oleh 3 satker pada 2 K/L yaitu Kementerian 

Agama dan Kementerian Sosial, realisasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp6,34 M atau 

43,53%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp824,82 juta atau 14,94% yoy. Peningkatan 

kinerja ini sangat dipengaruhi oleh telah terlaksananya pembayaran bantuan sosial untuk mahasiswa 

pada UIN Antasari untuk periode Semester I 2023. Terlaksananya pembayaran sangat dipengaruhi oleh 

kembalinya sistem perkuliahan tatap muka, sehingga memudahkan untuk pendataan dan pemenuhan 

persyaratan bagi calon penerima bantuan. 

Secara lebih spesifik, belanja negara yang diserap pada sektor infrastruktur mencapai Rp406,22 

M di antaranya pembangunan jalan 10 Km, Pemeliharaan jalan 409 Km, Pemeliharaan Irigasi 679 Km, 

Pembangunan pengendali banjir pada Sungai Barabai sepanjang 1 Km, Pembangunan jembatan 3,6 

Km, termasuk pembangunan proyek yang sedang berjalan di antaranya pembangunan bendungan Riam 

Kiwa, pembangunan embung Jero, pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor 

(UPPKB), dan pengembangan Kawasan Bendungan Tapin. 

KINERJA APBD WILAYAH KALIMANTAN SELATAN 

“Pendapatan Daerah Meningkat, Realisasi Belanja Lambat” 

Realisasi Pendapatan Daerah mencatatkan angka Rp12,16 T (40%) sampai dengan akhir Juni 

2023, meningkat 18,11% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kinerja pendapatan tersebut paling 

besar dikontribusikan dari pendapatan transfer yaitu sebesar Rp9,51 T atau 78,24% dari total 

pendapatan. Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda di Kalsel dan telah disalurkan paling besar 

berasal dari DBH dan DAU yang masing-masing telah tersalurkan Rp4,39 T dan Rp3,74 T. PAD telah 

terealisasi sebesar Rp2,63 T atau 21,64% dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD paling besar 

disumbang oleh pajak daerah dengan porsi sebesar 37,45%. PAD mengalami kontraksi 3,19% 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena penurunan pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak 

reklame, dan pajak rokok. 

Sedangkan dari sisi belanja daerah, realisasi belanja baru sebesar 31,91% atau sebesar Rp10,10 

T. Secara persentase, realisasi belanja daerah paling tinggi berada pada pos belanja transfer dengan 

realisasi sebesar 53,85% disusul urutan kedua ada pada pos belanja operasi dengan realisasi sebesar 

32,92%. Belanja modal hingga Juni 2023 ini baru terealisasi 15,70% dari pagu, namun demikian capaian 

ini lebih tinggi 62,07% dari tahun lalu. Belanja Tidak Terduga menunjukkan penurunan yang cukup besar 

yaitu hingga 69,48% dari periode yang sama tahun lalu. 

Rendahnya realisasi belanja daerah juga disebabkan realisasi belanja modal baru mencapai 

15,70% dari pagu yang ada. Hal ini disebabkan terdapat pergeseran kegiatan dalam DPA, keterlambatan 

proses lelang, dan rekanan belum mengajukan tagihan. Diperlukan perhatian khusus dari Pemda untuk 

mendorong realisasi Belanja pada APBD Kalsel karena penyerapan realisasi anggaran sangat penting 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta meningkatkan daya beli 

masyarakat. 

TKD Kalsel: Dana Desa Peringkat 5 dan DAK Fisik Peringkat 12 Nasional” 

Realisasi penyaluran TKD sampai dengan Bulan Juni 2023 sebesar Rp10,35 T atau 44,68% 

dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp4,38 T (42,67%), mengalami peningkatan 145,76% 

dibanding periode yang sama tahun lalu karena DBH PPh, SDA Minerba dan SDA Perikanan telah salur 

sampai dengan triwulan II untuk semua Pemda. DAU sebesar Rp3,74 T (47,80%), mengalami 

peningkatan 1,16% dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan pagu alokasi DAU yang lebih 

besar dibandingkan tahun lalu. DAK Fisik sebesar Rp154,73 miliar (13,52%), mengalami peningkatan 

53,05% dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan beberapa Pemda telah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran di antaranya dengan mengajukan penyaluran untuk semua bidang yang 

diampu. DAK Non Fisik sebesar Rp1,17 T (50,07%), mengalami peningkatan 26,22% dibanding periode 

yang sama tahun lalu disebabkan beberapa jenis DAK Nonfisik mendapatkan pagu alokasi yang lebih 

besar dari tahun lalu, salah satunya dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dana Desa sebesar 

Rp838,73 miliar (58,31%), mengalami peningkatan 4,24% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dana 

Desa tahap II telah salur pada 1.199 Desa, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu Dana Desa 

tahap II telah salur pada 1.124 Desa. Peningkatan ini disebabkan oleh percepatan penyerapan dana oleh 

desa terutama desa Mandiri yang telah salur tahap II sebanyak 46 desa. Insentif Fiskal sebesar Rp57,79 

miliar (143,08%), mengalami peningkatan 43,08% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini 

disebabkan pagu alokasi Insentif Fiskal yang lebih besar dibandingkan tahun lalu dan telah salur tahap I 

di semua Pemda yang mendapatkan alokasi. 

Khusus kinerja realisasi DAK Fisik di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala merupakan 

daerah dengan tingkat realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dengan realisasi sebesar 35,53% dari 

pagu. Secara nasional, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-12 penyaluran DAK Fisik 

se-Indonesia per 30 Juni 2023 berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu. 

Tantangan dalam penyaluran DAK Fisik antara lain SKPD terlambat melaksanakan kegiatan 

pelelangan pekerjaan ataupun pengadaan secara e-katalog. Koordinasi di Pemda antara OPD, APIP, 

dan BPKAD/BPKPAD yang belum optimal. Khusus di bidang kesehatan, tantangan yang dihadapi yaitu 

masih diperlukan koordinasi lebih lanjut di tingkat pusat terkait akselerasi pengadaan alkes DAK Fisik Penguatan Sistem Kesehatan. 

Penyaluran Dana Desa pada 1.863 desa telah mencapai Rp838,73 miliar atau 58,31% dengan 

rincian BLT Rp113,95 miliar dan Non BLT Rp724,78 miliar. Kabupaten Hulu Sungai Utara menempati 

posisi pertama penyaluran Dana Desa per 30 Juni 2023 di lingkup Pemda Kalimantan Selatan 

berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu. Apabila dilihat dari cakupan nasional, Kalimantan Selatan menempati peringkat ke 5 penyaluran Dana Desa dari 38 provinsi di Indonesia per 30 Juni 2023 

berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain kemampuan SDM perangkat desa yang masih terbatas dan belum menguasai aplikasi sehingga 

penyusunan dokumen syarat penyaluran menjadi terkendala, kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan terlambatnya penyampaian dokumen hardcopy yang disampaikan ke kantor 

DPMD, dan masih adanya Pemda yang memberikan penambahan syarat salur di mana penyaluran Dana 

Desa dapat dilakukan setelah Desa menyelesaikan laporan aset desa. 

Secara agregat, realisasi DAK Non Fisik di Kalimantan Selatan sebesar Rp1,12 T atau 47,93%. 

Realisasi DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang terdiri dari Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan dapat dijelaskan sebagai berikut : Persentase realisasi tertinggi penyaluran dana BOS pada Kabupaten Balangan sebesar 49,75%. Untuk penyaluran 

BOP PAUD paling tinggi persentasenya pada Kabupaten Kotabaru sebesar 53,25%. Kabupaten Banjar 

merupakan kabupaten yang tertinggi realisasinya dalam hal penyaluran BOP Kesetaraan sebesar 48,97%.

ISU STRATEGIS REGIONAL KALIMANTAN SELATAN 

“Kalsel Peringkat 4 Nasional Penyaluran KUR Semester I 2023” 

Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 30 Juni 2023 telah mencapai Rp2,16 triliun kepada 

37.106 debitur. Kota Banjarmasin sebagai pusat perdagangan di Kalsel menjadi kota dengan penyaluran KUR tertinggi mencapai Rp535,23 miliar kepada 7.367 debitur. Sementara itu, sektor perdagangan masih mendominasi penyaluran KUR dengan nominal Rp 1 triliun kepada 15.906 debitur, disusul oleh sektor 

pertanian pada posisi kedua dengan nominal Rp677 miliar kepada 13.869 debitur. Kalimantan Selatan 

menempati posisi ke 4 sebagai provinsi dengan persentase realisasi penyaluran KUR terhadap target tertinggi se-Indonesia. 

Sedangkan untuk penyaluran Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan 

Bukan Bank (LKBB) sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp22,74 miliar kepada 5.565 debitur. 

Penyaluran UMi tertinggi di Kota Banjarmasin, sebesar 21,04% atau 4,78 miliar kepada 1.144 debitur. 

Sektor perdagangan juga mendominasi penyaluran UMi di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 92,25% 

atau sebesar 20,98 miliar kepada 5.117 debitur. 

Salah satu isu strategis yang penting untuk diakselerasi adalah implementasi ekonomi hijau seiring dengan keikutsertaan Indonesia dalam menerapkan Protokol Kyoto 1997, di antaranya adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan iklim bumi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kalimantan Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau untuk menurunkan tingkat kekritisan lahan, meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi risiko terjadinya bencana alam 

dan lainnya. Dari hasil analisis yang dilakukan terdapat beberapa sektor prioritas yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau sekaligus mampu memberikan multiplayer output yang tinggi di Kalimantan Selatan yaitu sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, serta Industri Barang Galian. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kebijakan Ekonomi Hijau sebagai Prioritas Daerah dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca Indonesia dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89% dan 

target dengan dukungan internasional sebesar 43,20% di tahun 2030 mendatang sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Pemda perlu merancang roadmap

pembangunan rendah karbon dalam transisi menuju ekonomi hijau yang berfokus pada pengembangan 

sektor prioritas dengan multiplayer output tinggi dan multiplayer karbon rendah. Pemda perlu 

mengalokasikan anggaran guna mendukung pengembangan sektor prioritas tersebut. 

Isu strategis lain di bidang infrastruktur yang perlu mendapatkan perhatian adalah 

Pengembangan Pembangunan Bendungan Tapin. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalsel yang didukung oleh BLU LMAN Kemenkeu dan sudah diresmikan oleh Presiden pada tanggal 18 Februari 2021, berlokasi di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, 

Kalsel. Kapasitas bendungan sekitar 56,77 juta meter kubik, memberikan manfaat untuk pengendalian banjir di Kabupaten Tapin dan sekitarnya, menyediakan air baku untuk wilayah Rantau dan sekitarnya, sebagai sumber air PLTA, sebagai konservasi air serta objek wisata kawasan Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Kalimantan Selatan, dan juga untuk program pengairan lahan pertanian. Selanjutnya, dukungan 

pengembangan wilayah sekitar, termasuk akses infrastruktur jalan yang memadai menuju lokasi 

Bendungan Tapin, perlu diakselerasi penyelesaiannya. 

Di bidang Perpajakan, isu strategisnya adalah terkait implementasi PMK 66 Tahun 2023 tentang 

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa 

dalam Bentuk Natura dan atau Kenikmatan. Kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa 

yang diperoleh karyawan ataupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Penerapan 

pajak atas natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan, sehingga natura 

dan atau kenikmatan dalam jenis dan batasan tertentu dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. 

Isu strategis yang berikutnya adalah terkait usulan pengembangan wisata religi sebagai potensi 

ekonomi di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun rencana 

strategis pengembangan wisata religi dengan prioritas pengembangan pada kawasan wisata religi Guru 

Sekumpul (KH Zaini bin Abdul Gani) dan Datu Kalampayan (Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari), dan

wisata religi lainnya yang ada di Kalsel. Terkait hal tersebut, direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk merancang roadmap mengenai pengembangan sektor wisata religi melalui berbagai program yang dikemas dengan lebih menarik dan disesuaikan dengan rangkaian kegiatan lainnya. 

Pengembangan Halal Food Destination, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kenyamanan Wisatawan sangat diperlukan untuk mendukung potensi tersebut.