Dukung Kalimantan Penyangga IKN, Kemenkeu Kalsel Gelar Edukasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Suarabamega25.com, Banjarbaru – Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan (Kemenkeu Satu Kalsel) bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan Risiko (DJPPR) menyelenggarakan kegiatan diseminasi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kegiatan yang bertajuk “Edukasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagai Penyangga 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara” ini berlangsung selama 2 hari, pada 19 sampai 20 

September 2023 di Hotel Grand Dafam Q, Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini sebagai salah satu upaya memberikan informasi kepada para Pemerintah Daerah

di wilayah Kalimantan dan instansi vertikal Kementerian Keuangan atas skema pembiayaan KPBU.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menjelaskan, Provinsi Kalimantan Selatan saat ini memiliki prioritas untuk membangun 

infrastruktur yang mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Contohnya adalah jalan lintas 

Banjarbaru–Batulicin dan jembatan penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut.

Roy mengatakan, infrastruktur tersebut memiliki nilai strategis sebagai sarana 

pendukung konektivitas antara Kawasan Industri Batulicin, Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih Kotabaru, dan IKN.

“Saat ini regulasi KPBU sudah sangat komprehensif dalam mendukung implementasi di 

lapangan. Telah banyak pula skema KPBU dengan nilai investasi lebih dari Rp330 triliun,” kata 

Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Kalsel Kusumawardhani.

“Dengan adanya sosialisasi terkait KPBU ini diharapkan meningkatkan pemahaman 

pemerintah daerah dan instansi vertikal Kementerian Keuangan. Sehingga meningkatkan 

ketertarikan dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyiapan proyek KPBU untuk infrastruktur daerah,” lanjutnya.

Kusumawardhani mengatakan, salah satu sasaran strategis nasional adalah 

pembangunan infrastruktur yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan dijangka panjang.

Namun, salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi adalah keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh APBN.

Sehingga, diperlukan alternatif pendanaan dari sumber lain, salah 

satunya melalui pemberdayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kegiatan ini dihadiri Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Timur, Direktorat 

Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK).

Selain itu hadir juga perwakilan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT 

Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian 

Keuangan, Asian Development Bank (ADB), dan Perwakilan masing-masing Pemerintah 

Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Kegiatan diisi dengan diskusi panel, Sharing Session Penyiapan Proyek KPBU Sektor Air 

SPAM Semarang Barat, dan Sharing session Penyiapan Proyek KPBU Sektor Jalan dan 

Penerangan Jalan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera.