Sepanjang November, Kinerja APBN on-track

Suarabamega25.com, Jakarta-Memasuki bulan November 2023, risiko dan ketidakpastian global masih menunjukkan peningkatan. Amerika Serikat menghadapi peningkatan tekanan fiskal dan inflasi inti yang masih tinggi, ekonomi Tiongkok melemah akibat krisis properti, serta aktivitas perekonomian di Eropa sangat lemah dengan peningkatan defisit fiskal dan inflasi yang juga masih tinggi.

" Potensi downside risk lainnya yang perlu diwaspadai antara lain, eskalasi tensi geopolitik akibat perang di Ukraina dan Timur Tengah, geoeconomic fragmentation​, shock akibat perubahan iklim​, dan terbatasnya policy space global​, " kata Sri Mulyani , Menkeu RI baru baru ini.

Ditambahkan Sri Mulyani, prospek pertumbuhan global masih lemah. World Bank dan IMF masing-masing memproyeksikan proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2023 sebesar 2,1% dan 3,0% (yoy), sementara untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai 2,4% dan 2,9% (yoy). 

" Selain itu, IMF memproyeksikan inflasi global sebesar 6,9% (yoy) pada tahun 2023 dan 5,8% (yoy) di 2024, " kata Sri Mulyani.

' PMI Manufaktur Global per Oktober 2023 masih berada di zona kontraksi, pada level 48,8. Sekitar 69,6% negara yang disurvei masih mengalami kontraksi aktivitas manufaktur, antara lain: Eropa, Jerman, Perancis, Italia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, dan Turki​, dan Australia, " papar Sri Mulyani.

" Aktivitas sektor manufaktur di Tiongkok kembali ke zona kontraksi​, sementara AS mulai pulih. PMI Indonesia dan India masih ekspansif meskipun melambat," jelas Sri Mulyani.

Akibatnya, harga komoditas berfluktuasi dipicu faktor geopolitik dan cuaca. Harga minyak dunia turun 5,9% (ytd) ke level USD80,8 per barel, demikian pula harga gas alam dan batubara juga turun masing-masing 30,8% (ytd) dan 69,7% (ytd).

" Harga komoditas pangan dan pertanian juga mengalami penurunan secara year to date (CPO 10,1%, gandum 29,0%, kedelai 3,4%, dan beras 3,2%)," jelas Sri Mulyani.

Kemenkeu mencatat laju inflasi domestik bulan Oktober 2023 mencapai 2,6% (yoy), meningkat dari inflasi bulan September 2023. Meskipun komponen inflasi inti terus melambat, peningkatan inflasi volatile food perlu dimitigasi, salah satunya dengan melanjutkan stabilitasi harga pangan.

Sementara , kata Sri Mulyani, neraca perdagangan Indonesia masih tetap mencatatkan surplus (memasuki bulan ke-42). Pada Oktober 2023, surplus neraca perdagangan sebesar USD3,48 miliar (secara akumulasi dari Januari-Oktober mencapai USD31,22 miliar). Namun demikian, ekspor dan impor mengalami penurunan, yaitu ekspor tercatat USD22,15 miliar (terkontraksi 10,4% yoy) dan impor tercatat USD18,67 miliar (turun 2,4% yoy).

Tekanan di pasar keuangan domestik mulai mereda dengan Rupiah kembali menguat, yield SBN kembali turun, dan terjadi capital inflow.​ Nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi dibanding awal tahun 2023 (menguat 1,88%). Hingga 22 November 2023, capital inflow tercatat sebesar Rp45,01T (ytd) (inflow di pasar SBN Rp60,88 triliun (ytd) dan di pasar saham outflow Rp15,87 triliun (ytd)). Pasar SBN membaik di bulan November, terlihat dari penurunan yield SUN 10Y dari 7,09 pada 31 Oktober menjadi 6,64 pada 22 November sejalan dengan penurunan Yield UST dan mencatatkan inflow sebesar 12,69 T (mtd).

 Hingga Oktober 2023, aktivitas ekonomi domestik masih terjaga​. Aktivitas produksi masih cukup kuat, ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang terus ekspansif, mencapai 51,5. Konsumsi listrik tumbuh tinggi, 15,0% (yoy) untuk bisnis dan 4,4% (yoy) untuk industri. Konsumsi semen kembali tumbuh tinggi 17,9% (yoy). Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen masih terjaga cukup tinggi mencapai 124,3 dan Mandiri Spending Index menunjukan konsumsi tetap terjaga dan terus membaik, tumbuh 38,0% (yoy), serta Indeks Penjualan Riil tetap tumbuh positif 1,77% (yoy).

"Kinerja APBN hingga Oktober 2023 on-track, sejalan dengan belanja yang semakin besar, APBN mulai mencatatkan defisit, " kata Sri Mulyani.

 "Realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.240,8 triliun atau 73,2% Pagu APBN, terkontraksi 4,7% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.572,2 triliun (70,0% dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp768,7 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp803,6 triliun. Sebanyak 57,2% dari BPP atau sebesar Rp899,1 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik di sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, sektor Pendidikan, dan sektor infrastruktur, " tambah Menkeu.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) per Oktober 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya, mencapai Rp668,5 triliun (82,1% dari Pagu) atau turun 1,6% (yoy). Penyaluran DBH lebih rendah 11,4% (yoy) terutama karena pada 31 Oktober 2022 terdapat  penyaluran Kurang Bayar DBH, dan Dana Otonomi Khusus lebih rendah 24,9% (yoy) karena beberapa daerah belum menyampaikan syarat salur. DAK Fisik lebih rendah secara nominal, namun secara persentase penyaluran mengalami peningkatan. Sementara, penyaluran Insentif Fiskal (IF) naik 10,1% (yoy) karena telah dilakukan penyaluran IF Kinerja kesejahteraan masyarakat sebesar 50% dari pagu. DAK Nonfisik lebih tinggi 2,3% (yoy) didukung peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur. DAU lebih tinggi karena telah dilakukan penyaluran tahap III DAU bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang PU termasuk DAU untuk penggajian PPPK, dan kinerja penyaluran Dana Desa lebih baik karena insentif sudah mulai disalurkan pada bulan Oktober 2023.

Pembiayaan Investasi 2023, tambah Sri Mulyani,  berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi dialokasikan untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan program Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 193.425 unit rumah dan melalui LMAN untuk membiayai PSN. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), termasuk bantuan kebutuhan medis berupa obat-obatan dan alat-alat Kesehatan di Jalur Gaza.

 "Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.240,1 triliun (90,9% dari Target APBN 2023), tumbuh 2,8% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun, " jelasnya.

Penerimaan Pajak telah mencapai Rp1.523,7 triliun (88,69%% dari Target), tumbuh 5,3% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya 5,9% (yoy). Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, namun mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).​ Pertumbuhan neto kumulatif mayoritas jenis pajak dominan positif, PPN pada bulan Oktober mencatatkan kinerja yang baik apabila tidak memperhitungkan kompensasi BBM. Secara sektoral, mayoritas sektor tumbuh positif meskipun sektor pertambangan dan perdagangan terkontraksi semakin dalam karena restitusi dan tidak berulangnya pembayaran kompensasi BBM.

 "Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp220,8 triliun (72,8% dari Target), turun 13,6% (yoy) dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Cukai. Penerimaan Bea Masuk tumbuh 1,8% (yoy) meskipun kinerja impor terkontraksi 7,8% (yoy), didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs USD, sementara Bea Keluar turun 74,4% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) meskipun volume ekspor tumbuh, turunnya volume ekspor tembaga, dan berhentinya ekspor bauksit sejak Maret. Semantara itu, penurunan penerimaan Cukai disebabkan oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang turun 4,3% (yoy) karena penurunan produksi, " jelas Menkeu. ( Aji S)