Kinerja Fiskal Kalimantan Selatan November 2023“Optimalisasi Kinerja APBN Menjelang Akhir Tahun"

Suarabamega25.con, Banjarmasin - Perkembangan APBN dan APBD Belanja Meningkat Menjelang Akhir Tahun dan Akselerasi Penyelesaian Proyek Infrastruktur, 27 Desember 2023.

Memasuki periode akhir tahun, kinerja APBN wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 30 November 2023 menunjukkan peningkatan. Realisasi belanja meningkat sebesar 9, 25% dibanding dengan periode Oktober 2023. Peningkatan ini seiring dengan realisasi belanja penyelesaian pekerjaan belanja infrastruktur. Realisasi belanja sampai dengan 30 November 2023 sebesar 29,34 triliun atau 90,91%, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 7,29 Triliun (82,84%) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 22,04 Triliun (93,94%). Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022, realisasi belanja tumbuh 9,27%. 

Dalam kegiatan Press Release Publikasi ALCo, Rabu (27/12/2023) Syafriadi selaku Kepala Kanwil DJPb Kalsel mengatakan, dari sisi pendapatan negara, realisasi pendapatan negara telah mencapai 21,28 triliun atau sebesar 114,42%, tumbuh 23,35% dari periode yang sama tahun lalu. 

Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. 

"Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 32,0%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,8%, dan sektor pengangkutan sebesar 14,4%," ujar Syafriadi.

Katanya, secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Pergudangan yang tumbuh 70,85% dibandingkan tahun lalu.

"Total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 30 November 2023 sebesar 5,60 Triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp420,58 Miliar dan penerimaan lainnya 5,6 Triliun," Syafriadi menambahkan.

Disebutkannya, tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya.

"Jika dilihat dari posisi Neraca Perdagangan, sampai saat ini masih surplus sebesar US$1.097,99 juta, meningkat 40,80%," Syafriadi menjelaskan.

Katanya, peningkatan ini karena ekspor lebih tinggi dari impor. Kontribusi kenaikan ekspor sebesar 38,65%, sedangkan impor hanya naik sebesar 27,38%. Kenaikan ekspor ini terjadi karena adanya kenaikan volume ekspor dari produk batu bara.

Pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,63 Triliun atau 121,70% dari target, tumbuh 31,18 (yoy). Penerimaan terbesar dari pendapatan Jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sejalan dengan mobilitas dan confidence masyarakat yang cukup tinggi. Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp435,04 miliar atau 26,74% dari total realisasi PNBP. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekkes Banjarmasin.

Dukungan APBN untuk pemberian subsidi di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, dan Subsidi BBM. Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 55.429,95 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao. Subsidi Beras telah tersalur 15.476,09 ton, sedangkan untuk bantuan pangan telah terealisasi sebesar 9.815,96 ton kepada 199,276 Keluarga Penerima Manfaat. Subsidi listrik di wilayah Kalsel terealisasi sebesar Rp1.456,85 miliar. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 495.009 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 213.763 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 99.316 Metrik Ton.

Kegiatan ini juga dihadiri Kusumawardhani selaku Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, 

Syamsinar selaku Kepala Kanwil DJP Kalselteng dan Rudie Bayu selaku Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalbagsel.

Untuk realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2023 sebesar 22,04 Triliun atau sebesar 93,94%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 9,82%. Realisasi DBH sebesar 97,3%, Realisasi DAU 94,3%, Realisasi DAK Fisik 76,4%, Realisasi DAK Non Fisik 87,3%, Realisasi Hibah 3,8%, Realisasi Dana Desa 97,4%, dan Insentif Fiskal sebesar 66,1%. Realisasi TKD tertinggi adalah Kab. Balangan sebesar 97,40%. Kab. Barito Kuala peringkat pertama penyaluran DAK Fisik di lingkup Pemda Kalsel. Secara Nasional, Kalimantan Selatan peringkat ke-16 penyaluran DAK Fisik se-Indonesia meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk DAK Non Fisik telah terealisasi  87,3%. Sedangkan DANA DESA sudah terealisasi sebesar 1,33 Triliun atau sebesar 97,4%. Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kabupaten dengan capai tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan untuk penyaluran Dana Desa dengan realisasi mencapai 100%.

“KINERJA APBD: Memasuki Akhir Tahun Anggaran, Pendapatan Daerah Mencapai Target”

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 November 2023, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai 32,28 Triliun atau sekitar 106,21% dari target, meningkat sebesar 25, 03% jika dibandingkan tahun lalu. Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar 7,17 Triliun, Pendapatan Transfer 25,02 Triliun. Pendapatan Transfer sebesar 25,02 Triliun ini memberikan kontribusi sebesar 77,49% terhadap Pendapatan APBD. 

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar 83,97% atau sebesar Rp26,57 T. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp8,05 Triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp7,41 Triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp5,03 Triliun. Belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan paling tinggi pada belanja modal yaitu mencapai 78%, sedangkan belanja barang/jasa meningkat 27%, dan belanja pegawai hanya meningkat 4% jika dibandingkan tahun lalu.

KINERJA SEKTOR KEUANGAN

“Penyaluran KUR Kalimantan Selatan sebesar 4,66 Triliun, terbesar di Kota Banjarmasin”

KUR telah disalurkan kepada 79.729 debitur dengan nilai sebesar Rp4,66 Triliun, dari target sebesar Rp5,3 Triliun atau mencapai 87,91% meningkat 13,38% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kalimantan Selatan menempati peringkat  20 dari 34 provinsi se Indonesia dalam realisasi penyaluran KUR.  Penyaluran KUR terbesar di Kota Banjarmasin.Penyaluran KUR pada Kota Banjarmasin meningkat 29,8% yoy dengan penyaluran mencapai Rp2,16 triliun kepada 15.884 debitur. Penyaluran KUR di Kalsel didominasi oleh sektor perdagangan (46,25%) yaitu sebesar Rp2,16 Triliun kepada 33.903 debitur. Sementara berdasarkan skemanya, penyaluran KUR di Kalsel didominasi oleh skema Mikro (65,19%) yaitu sebesar Rp3,04 Triliun kepada 67.386 debitur. 

“Penyaluran UMi Kalimantan Selatan Tertinggi di Tingkat Regional Kalimantan”

Penyaluran UMi di Kalsel s.d. 30 November 2023 meningkat 17,94% yoy sedangkan jumlah debitur mengalami peningkatan sebesar 14,61% yoy. Penyaluran UMi oleh LKBB Penyalur di Kalsel rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 20,05%. Berdasarkan wilayahnya, rata-rata capaian penyaluran UMi tahun 2023 telah melampaui capaian penyaluran UMi tahun 2022. Penyaluran UMi tertinggi berada di Kota Banjarmasin yaitu sebesar Rp13,07 miliar kepada 3.121 debitur. Penyaluran UMi di Kalsel didominasi oleh sektor perdagangan (93,41%) yaitu sebesar Rp55,26 miliar kepada 13.572 debitur. Sementara berdasarkan skemanya, penyaluran UMi di Kalsel didominasi oleh skema Kelompok (97,05%) yaitu sebesar Rp57,41 miliar kepada 14.267 debitur. Kalimantan Selatan menempati posisi ke-20 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam realisasi penyaluran pembiayaan UMi secara nasional dengan nilai penyaluran sebesar Rp59,16 miliar dan telah menjangkau 14.579 debitur. (↑7,87% mtm). 

Apabila dibandingkan secara regional Kalimantan, penyaluran pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi dengan kontribusi sebesar 32,53%, disusul oleh Kalbar (28,24%), Kaltim (25,78%), Kalteng (8,36%), dan Kaltara (5,09%).

“Pembiayaan Investasi Pada Sektor Prioritas Demi Kesejahteraan Masyarakat”

Progres Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), realisai penjualan unit perumahan s.d. November 2023 telah mencapai 9.125 unit perumahan. Total unit rumah melalui FLPP se-Indonesia, Prov. Kalsel menduduki posisi ke-8 (9.125 unit, nilai FLPP Rp1,091 T) dari total nasional yang memiliki nilai total mencapai Rp25,239 Triliun. Terdapat 9 Bank penyalur FLPP pada Provinsi Kalimantan Selatan. Bank dengan penyaluran terbesar adalah BTN dan Kab/Kota dengan FLPP terbanyak ada di Kab. Banjar (31,22%). Jumlah perumahan yang ada di Provinsi Kalsel mencapai 615 Perumahan dengan Pengembang sebanyak 357

ISU STRATEGIS

Swasembada Pangan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tanggal 18 Desember 2023 disampaikan bahwa Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kalsel terendah di Indonesia yaitu 3.259 ton. Perum Bulog Kanwil Kalsel telah bersurat ke Kantor Pusat untuk tambahan stok 15.000 ton dari daerah lain dan telah terealisasi 8.000 ton yang didapat dari DKI Jakarta. Beras yang dikirim merupakan beras impor dari Thailand. Biaya produksi beras dalam negeri masih relatif lebih tinggi daripada beras impor sehingga dengan harga yang sama hanya bisa memperoleh beras medium dalam negeri tetapi dapat memperoleh beras impor kualitas premium.

Kalsel memiliki luas panen 211.765 Ha dengan produksi 835.282 ton GKG pada tahun 2023. Hal ini merupakan potensi yang harus dioptimalkan. Menambah pasokan beras dari daerah lain merupakan solusi short term, untuk long term diperlukan swasembada pangan.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan swasembada pangan di antaranya modernisasi teknologi pertanian, regenerasi SDM pertanian, serta berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan adanya lahan tidur.

Upaya Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Kualitas SDM

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kalsel terus meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus menurun tetapi belum memenuhi target RPJMD. TPT tertinggi ada pada kelompok usia 15–29 tahun atau usia muda. Kelompok ini mencakup orang-orang yang sedang Tidak dalam Pendidikan, Pekerjaan, atau Pelatihan atau Not in Education, Employment, or Training (NEET). Fenomena NEET menarik mengingat penduduk pada kelompok ini sebagian merupakan penduduk usia sekolah yang selayaknya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Faktor penyebabnya antara lain kesulitan ekonomi sehingga terpaksa berhenti sekolah/kuliah dan masuk dunia kerja tetapi masih minim pengalaman dan keahlian ditambah lapangan kerja terbatas.

Kalsel berpotensi untuk diarahkan ke pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri dalam rangka menanggulangi pengangguran. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, sektor pertanian, perdagangan, dan industri merupakan sektor lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Pengembangan ketiga sektor ini juga dikonfirmasi dari struktur PDRB Kalsel Triwulan III 2023 di mana sektor pertanian, perdagangan, dan industri mendominasi perekonomian Kalsel. 

Untuk mendukung upaya penanggulangan pengangguran tersebut, diperlukan peningkatan kualitas SDM, salah satunya adalah penyediaan sarana edukasi bagi masyarakat, misalnya gedung Laboratorium Terpadu Universitas Lambung Mangkurat.

POLICY RESPONS

Program Petani Milenial yang saat ini sudah ada pada 4 kabupaten di Kalsel (Tanah Laut, Tanah Bumbu, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan) perlu dimasifkan lagi ke seluruh daerah di Kalsel. Program ini diharapkan dapat mendorong regenerasi SDM pertanian dan membantu masyarakat  melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan melalui pelatihan, pemagangan, pemberian akses pasar, akses teknologi, akses kelembagaan, akses sarana dan prasarana produksi/pasca produksi, asuransi, akses lahan, dan sertifikasi/legalitas usaha dan produk.

Pemberdayaan BUMDes untuk hilirisasi produk pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan supaya meningkatkan nilai tambah. Kemudian juga memberikan dukungan terhadap pemasaran produk-produk hasil hilirisasi tersebut baik tingkat domestik maupun global.

Pelatihan soft skill seiring dengan pelatihan hard skill yang diberikan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan mentalitas dan daya saing di dunia kerja, misal dengan memasukkan pada kurikulum sekolah atau pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).