Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global “Warning” Bagi Perekonomian Domestik

Suarabamega25.com, Banjarmasin - Perekonomian Kalsel Masih Positif Ditengah Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global 

Sampai dengan Bulan Maret 2024, kondisi perekonomian nasional masih melanjutkan trend positif. Kondisi Perekonomian Global yang tidak pasti sebagai dampak ketegangan politik di Timur Tengah berpotensi mengancam kondisi ekonomi domestik, Selasa (30/4/24).

 Namun demikian ampai dengan Triwulan I 2024 ini, Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan masih terjaga, berada di tren positif. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang positif tersebut antara lain:

1. Tingkat inflasi Maret 2024 tercatat sebesar 0,62 persen (mtm) atau mengalami inflasi sebesar 2,58 

persen (yoy), dibawah rata-rata nasional yang mencapai 3,05 persen.

2. Surplus perdagangan terus berlanjut di Bulan Maret 2024 sebesar US$ 538,37 juta, tetapi perlu 

diwaspadai adanya tren penurunan dari periode sebelumnya, imbas dari menurunnya volume ekspor 

sebesar – 37,60% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan harga komoditas andalan 

Kalimantan Selatan yang juga turun.

3. Kelompok barang dengan ekspor tertinggi masih didominasi oleh bahan bakar mineral/batubara dengan 

porsi 94,46%. 

Kinerja Belanja APBN positif didominasi oleh pembayaran THR Pegawai 

Kinerja APBN sampai dengan Maret 2024, khususnya di sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp4,22 triliun atau 18,26% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, 

pertumbuhannya -23,02%. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka 

pertumbuhan yang positif yaitu 9,33% dengan realisasi sebesar Rp531,37 miliar. Realisasi total belanja 

negara sebesar Rp8,26 triliun atau 21,80% dari pagu. Capaian ini meningkat 25,30% dibandingkan tahun 

lalu. Realisasi Belanja untuk periode Triwulan I 2024 ini didominasi oleh realisasi Belanja Pegawai dalam 

rangka pembayaran THR pegawai dalam rangka Hari Raya Idul Fitri.

Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara, realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp3,64 triliun atau 16,98% dari target, terkontraksi sebesar -23,90% (yoy). Kontribusi terbesar 

berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,25 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi 

sebesar Rp1,19 Triliun. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal 

dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 35,3%, kemudian sektor 

pengangkutan dan pergudangan sebesar 18,9%, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 

11,4%. Secara kumulatif, sampai dengan Bulan Maret 2024, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif, 

kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Perdagangan Besar, dan Sektor Pertanian, yang mengalami kontraksi.

Kinerja penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Maret 2024 sebesar Rp2,27 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai 

sebesar Rp46,81 Miliar dan penerimaan lainnya Rp2,22 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan 

yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan 

turunannya.

Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp531,37 miliar atau 42,81% dari target, tumbuh 9,33% (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU (24,77%) dan PNBP Lainnya (75,23%). PNBP Lainnya antara lain berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.

Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp8,26 triliun, atau sebesar 21,80% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,09 triliun (23,78% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp6,17 triliun (21,20% dari pagu). Khusus untuk belanja pegawai, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh pembayaran THR pegawai dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di awal tahun 2024. Realisasi belanja modal sampai dengan Maret 2024 baru mencapai Rp103,12 miliar (8,73% dari pagu). Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru tahap lelang dan baru selesai di periode Semester II 2024. Untuk kinerja belanja, terdapat 10 K/L dengan presentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan adalah KPU, Bawaslu, Bappenas, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, BKKBN, BPKP, Kepolisian, BPK, dan Kementerian Agama.

“Kinerja TKD: Kota Banjarmasin tercepat realisasi TKD Triwulan I 2024” 

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar 6,17 triliun 

atau sebesar 21,20%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 18,52%. Realisasi DBH sebesar Rp2,7 Triliun (17,93%), Realisasi DAU sebesar Rp2,29 triliun (26,94%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp445,36 Miliar (18,58%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp641,68 miliar (43,93%). Realisasi TKD tertinggi di bulan Maret 2024 ini 

adalah Kota Banjarmasin sebesar 25,44%. Untuk Dana Desa, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu telah menyelesaikan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk seluruh desa.

“Kinerja APBD: Kinerja Pajak Daerah Naik 13% dan Retribusi Daerah naik 187%”

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Maret 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,84 triliun atau sekitar 18,01% dari target, meningkat sebesar 41,54% jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp890,86 miliar dan Retribusi Daerah sebesar Rp61,03 miliar . Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp687,55 miliar (21,81%). Pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, disumbang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang meningkat secara signifikan, serta Pajak Hotel. Pajak Hotel di Kalimantan Selatan meningkat seiring dengan masa libur nasional. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp6,17 Triliun, dengan kontribusi 82,33% terhadap total pendapatan Daerah.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar Rp4,05 triliun (9,74%) tumbuh 14,72%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp1,56 Triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp922,65 miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp209,13 miliar. Belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2023. 

Peningkatan paling tinggi pada belanja barang/jasa yaitu mencapai 18,37% jika dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja APBD terbesar secara di Bulan Maret 2024 adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp1,42 triliun (12,22%). Namun secara persentase realisasi terbesar pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan capaian sebesar 16,21% sebesar Rp262,05 miliar.

Kinerja Sektor Keuangan

“Alokasi Subsidi Pupuk di Kalsel meningkat demi Ketahanan Pangan”

Dukungan APBN 2024 untuk Kalimantan Selatan selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, Subsidi BBM dan LPG. Realisasi Subsidi Pupuk sampai dengan Maret 2024 telah tersalur 13.931,97 ton terdiri dari Urea dan NPK (26,99% dari alokasi). Alokasi subsidi pupuk untuk Kalimantan Selatan meningkat sebesar 70,93% sehingga diharapkan prouksi pertaniannya juga meningkat dalam 

rangka menopang ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Untuk Subsidi Beras telah tersalur 2.382,55 ton. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 135.157 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 58.636 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 27.359 Metrik Ton. Untuk Subsidi listrik sudah terealisasi sebesar Rp251,85 miliar.

“Kalsel peringkat 13 se-Indonesia dalam hal Realisasi Penyaluran KUR”

Penyaluran KUR s.d. 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp1,05 Triliun kepada 17.734 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dengan persentase growth mencapai 58,53% dibandingkan periode Maret 2023. Kota/Kabupaten penyalur KUR tertinggi di Bulan Maret 2024 adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin merupakan kota dengan penyaluran KUR tertinggi per Maret tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp244,04 miliar yang disalurkan kepada 3.245 debitur. Capaian tersebut meningkat 27,25% dibandingkan periode Maert 2023. BRI merupakan Bank/LKBB penyalur dengan penyaluran KUR tertinggi per Maret 2024 dengan nominal sebesar Rp720,70 miliar yang disalurkan kepada 14.837 debitur. Selanjutnya adalah Bank Kalsel sebesar Rp141,65 miliar dan Bank Mandiri sebesar Rp90,74 miliar. 

“Fasilitas Pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan perlu ditingkatkan ( peringkat 28 se-Indonesia)”

Penyaluran UMi sampai 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp5,50 miliar kepada 1.125 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,72% dibandingkan periode Maret 2023. Kota Banjarmasin merupakan kabupaten/kota dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per Maret 2024 dengan nominal sebesar Rp1,34 miliar yang disalurkan kepada 277 debitur. Capaian tersebut meningkat 18,82% dibandingkan periode Maret 2023. PT PNM (Permodalan Nasional Madani) merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi dengan realisasi per Maret  2024 sebesar Rp4,81 miliar kepada 1.057 debitur, kemudian Pegadaian menyalurkan 

sebesar Rp689,07 juta kepada 68 debitur.

Isu Regional

“Peningkatan PAD untuk mendukung Kemandirian Daerah di Kalsel”

• Secara agregat, realisasi Pendapatan APBD sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp6.837,35 

T dan Pendapatan Transfer sebesar Rp5.539,42 T atau sebesar 81,02% kontribusinya terhadap 

Pendapatan APBD.

• Tingginya proporsi pendapatan transfer tersebut menggambarkan ketergantungan Pemda pada dana 

transfer dalam membiayai belanja daerahnya masih besar. Pemda belum mampu membiayai kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri. 

• Pemda dengan kontribusi pendapatan transfer tertinggi adalah Tabalong sebesar 98,47%, sedangkan 

Pemda dengan kontribusi pendapatan transfer terendah adalah Prov. Kalsel dengan persentase sebesar 

49,76%.

• Rasio kemandiran PAD diukur melalui perbandingan jumlah PAD dibandingkan jumlah dana Transfer ke 

Daerah.

Tiga daerah dengan Rasio kemandiran daerah tertinggi dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan dengan rasio 99,13%, selanjutnya diikuti oleh Kota Banjarbaru dengan rasio 29,56%, dan Kota 

Banjarmasin dengan rasio 29,53%.

“Policy Respon”

• Pemda perlu menggali potensi pendapatan asli daerah (penarikan pajak dan retribusi di daerah yang belum optimal atau BUMD di daerah juga belum banyak memberi keuntungan) 

• Untuk mengurangi celah kebocoran yang berdampak pada capaian PAD, pemda perlu meningkatkan digitalisasi administrasi perpajakan daerah, memperkuat kapasitas dan integritas melalui supervisi dan sanksi