KPK Supervisi Pemkot Balikpapan Dalam E-Planning APBD 2019
Suarabamega25.com, BALIKPAPAN – Pejabat Eselon II dan anggota DPRD Balikpapan mengikuti program sosialisasi dan pelatihan e- Planning dalam perencanaan APBD.
Kegiatan ini diselenggarakan KPK dan pemerintah kota Balikpapan, di Hotel Gran Senyiur, Selasa (30/1/2018).
Hadir pula Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi , Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Abdulloh dan wakil-wakil ketua DPRD.
Korwil Kalimantan KPK Chandra S Reksoprodjo mengatakan pihak melakukan pendampingan kepada 34 provinsi dalam perencanaan APBD Melalui E-planning sebab kasus korupsi banyak terjadi pada saat perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
“Karena itu banyak terjadi sampai hari ini maka kita menjadi tema sentral kegiatan ini, ” kata Chandra disela-sela kegiatan (30/1/2018).
Sejumlah kabupaten kota dan provinsi mulai melakukan penyusunan APBD 2019. Kota Balikpapan sudah 4 kali WTP dan ini harus diapreasi.
“Kalau ada kekurangan kita tetap dampingi kita carikan jalan keluar sehingga kasus korupsi bisa dicegah,” ujarnya
” Dari kasus yang ada kami evaluasi dan kaji supaya tidak terulang,” sambungnya.
Dalam kasus korupsi, pihaknya melakukan 9 pemetaan yang berpotensi terjadi korupsi yakni perencanaan, pelaksanaan, perizinan, jual beli jabatan, PTSP dan lainnya.
” Itu perlu penguatan aspek-aspek dan itu kami monitoring terus,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan menyambut baik kegiatan ini. ” Ini bentuk rencana aksi kita yang sudah kita tandatangi. Sekaligus sosialisasi juga ini bagian dari program KPK,” ujarnya singkat.
Kegiatan ini diselenggarakan KPK dan pemerintah kota Balikpapan, di Hotel Gran Senyiur, Selasa (30/1/2018).
Hadir pula Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi , Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Abdulloh dan wakil-wakil ketua DPRD.
Korwil Kalimantan KPK Chandra S Reksoprodjo mengatakan pihak melakukan pendampingan kepada 34 provinsi dalam perencanaan APBD Melalui E-planning sebab kasus korupsi banyak terjadi pada saat perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
“Karena itu banyak terjadi sampai hari ini maka kita menjadi tema sentral kegiatan ini, ” kata Chandra disela-sela kegiatan (30/1/2018).
Sejumlah kabupaten kota dan provinsi mulai melakukan penyusunan APBD 2019. Kota Balikpapan sudah 4 kali WTP dan ini harus diapreasi.
“Kalau ada kekurangan kita tetap dampingi kita carikan jalan keluar sehingga kasus korupsi bisa dicegah,” ujarnya
” Dari kasus yang ada kami evaluasi dan kaji supaya tidak terulang,” sambungnya.
Dalam kasus korupsi, pihaknya melakukan 9 pemetaan yang berpotensi terjadi korupsi yakni perencanaan, pelaksanaan, perizinan, jual beli jabatan, PTSP dan lainnya.
” Itu perlu penguatan aspek-aspek dan itu kami monitoring terus,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan menyambut baik kegiatan ini. ” Ini bentuk rencana aksi kita yang sudah kita tandatangi. Sekaligus sosialisasi juga ini bagian dari program KPK,” ujarnya singkat.
Sumber: Inibalikpapan.com
Tidak ada komentar: